Shadow

Apa saja Pajak yang dikenakan bagi pemilik UMKM?

Pajak atas usaha mikro kecil dan menengah
Pajak atas usaha mikro kecil dan menengah

Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sebelum  membahas pajak apa saja yang wajib disetorkan ke kas negara oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berikut ini adalah pengertian dari UMKM:

Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2007 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Pengertian UKM adalah sebagai berikut:

  • Usaha mikro adalah kegiatan usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki omset sampai dengan Rp. 300 juta.
  • Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang berdiri sendiri (bukan merupakan anak perusahaan, cabang perusahaan, dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah maupun besar) yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Kriteria usaha kecil adalah usaha yang mempunyai kekayaan (aset) antara Rp. 50 juta s.d. Rp. 500 juta dan omset Rp. 300 juta s.d. Rp.2,5 miliar.
  • Usaha menengah adalah kegiatan usaha yang dimiliki perorangan dan tidak dimiliki oleh anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki oleh usaha kecil dan besar. Kriteria usaha kecil mempunyai kekayaan (aset) antara Rp 500 juta s.d. Rp.10 miliar dan omset > Rp.2,5 miliar s.d. Rp. 50 miliar.

Pajak atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kewajiban pajak untuk pelaku UMKM bisa dibagi berdasarkan bentuk usaha dan jumlah omset (penghasilan) per tahun. Secara umum semua kegiatan usaha baik itu perorangan atau badan usaha mempunyai kewajiban menyetorkan pajak penghasilan atas hasil dari usaha yang dilakukan. Perbedaan antara pajak yang dilakukan oleh orang orang pribadi dan badan usaha baik yang berupa CV, PT, dst adalah kalau orang pribadi, hanya menyetorkan pajak dari hasil usaha sedangkan untuk badan usaha, selain kewajiban pajak dari hasil usaha, juga wajib melakukan pemotongan pajak.

Usaha kecil menurut Direktorat Jenderal Pajak, adalah usaha yang memiliki omset paling banyak Rp 4,8 Milyar per tahun. Tarif pajak yang digunakan adalah 0.5% dari penghasilan bruto yang diterima setiap bulan dan disetorkan ke kas negara paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Pajak ini disebut PPh Final Pasal 4 ayat 2. Kode setoran Pajak 411128  420.

Contoh Perhitungan Pajak UMKM

Untuk lebih mudah memahami pajak untuk UMKM mari kita simak contoh berikut ini:

Pada bulan Februari 2020 Bu Sri memiliki usaha kios kelontong dengan omset (penghasilan kotor) rata – rata dalam sehari Rp 500.000 atau Rp 15.000.000 per bulan. Jika disetahunkan maka penghasilan rata – rata yang diperoleh Bu Sri dalam setahun adalah Rp 180.000.000 per tahun. Karena penghasilan Bu Sri masih di bawah Rp 4,8 M per tahun, Maka pajak terutang yang harus disetorkan oleh Bu Sri untuk masa pajak Februari dihitung sebagai berikut:  Rp 15.000.000 x 0.5% = Rp 75.000.

Jadi pajak yang harus disetorkan oleh Bu Sri sebelum tanggal 15 Maret 2020 adalah senilai Rp 75.000 dengan kata lain Bu Sri harus menyisihkan setidaknya Rp 2.500 dari penghasilan yang diterimanya setiap hari untuk disetorkan ke kas negara.

Bagaimana jika penghasilan bruto yang diterima ternyata lebih dari Rp4,8 M?

Jika ternyata penghasilan bruto yang diterima oleh Bu Sri lebih dari Rp4,8 M per tahun, maka Bu Sri tidak bisa menggunakan tarif pajak 0.5%. Pajak penghasilan yang harus dibayar bukan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 tetapi Pajak Penghasilan Pasal 25, dengan kode setoran pajaknya yaitu 411125 100.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.